WAMENA, suarabaliem.com — Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan mengimbau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) agar setiap kritik terkait pembangunan daerah berpijak pada data empiris dan fakta yang sah secara hukum.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan, Yakobus, merespons sorotan sejumlah legislator soal proyek infrastruktur jembatan yang dinilai bermasalah.
Yakobus menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi pembangunan sudah memiliki mekanisme kelembagaan. Temuan, evaluasi kualitas, hingga rekomendasi perbaikan, kata dia, tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dokumen tersebut telah diserahkan eksekutif kepada legislatif melalui Sidang Paripurna.
“Jika legislatif ingin mengkritik atau menemukan indikasi penyimpangan, langkah yang tepat adalah menelaah LHP yang sudah kami serahkan. Di situ data dan temuan tercantum secara transparan untuk dibahas bersama dalam sidang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),” ujar Yakobus.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Yakobus memastikan Inspektorat bekerja secara profesional dan menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK paling lambat 60 hari kerja sesuai regulasi.
Ia menyayangkan kritik yang dilontarkan ke ruang publik tanpa landasan data resmi. Selain berisiko memicu disinformasi, langkah itu dinilai mengesampingkan dokumen audit negara.
Pemprov berharap pengawasan eksekutif dan legislatif ke depan lebih konstruktif, dengan data resmi negara sebagai acuan utama menilai kebijakan dan proyek di Papua Pegunungan. SB/Red